zhōng guó中国jiāng将shí shī实施xīn新de的mín zú民族fǎ lǜ法律
Pada 1 Juli 2026, Tiongkok akan secara resmi menerapkan undang-undang baru yang disebut "Undang-Undang untuk Mendorong Persatuan dan Kemajuan Etnis."
Undang-undang ini terutama berkaitan dengan kebijakan etnis Tiongkok dan telah menarik perhatian luas di dalam dan luar negeri.
Tiongkok memiliki total 56 etnis.
Pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa undang-undang ini dibuat agar semua etnis menjadi lebih bersatu dan berkembang bersama seperti satu keluarga besar.
Undang-undang tersebut menetapkan bahwa diskriminasi etnis harus ditentang, dan bahasa Mandarin standar harus dipromosikan di sekolah-sekolah.
Pemerintah percaya bahwa ini tidak hanya akan membantu orang-orang di seluruh negeri berkomunikasi dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat rasa identitas terhadap negara.
Namun, undang-undang baru ini juga menimbulkan kekhawatiran dari beberapa media asing dan organisasi internasional.
Mereka berpendapat bahwa mewajibkan penggunaan bahasa Mandarin standar lebih banyak dapat membatasi penggunaan bahasa sendiri oleh kelompok etnis minoritas dan memengaruhi budaya serta kepercayaan khas mereka.
Ada yang merasa bahwa hal ini akan membuat kelompok etnis minoritas perlahan kehilangan ciri budaya mereka.
Selain itu, undang-undang ini juga memiliki aturan baru: jika organisasi atau individu asing melakukan tindakan yang "merusak persatuan etnis," mereka juga dapat dikenai hukuman.
Hal ini membuat beberapa negara Barat merasa khawatir, karena mereka takut ini bisa menjadi bentuk pembatasan lintas negara.
Menanggapi hal itu, pihak Tiongkok mengatakan bahwa undang-undang baru ini sah dan legal, dan bahwa kritik dari luar negeri merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok.
Penerapan undang-undang ini tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial di dalam Tiongkok, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan Tiongkok dengan masyarakat internasional.
Banyak orang terus memperhatikan perubahan nyata apa yang akan dibawanya di masa depan.