zhōng guó中国méi tǐ媒体guān zhù关注rì běn日本shǒu xiàng首相fǎng měi访美jí及jīng jì经济zhèng cè政策
Baru-baru ini, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengunjungi Amerika Serikat.
Kunjungan ini menarik perhatian dari berbagai pihak.
Media Tiongkok 'People's Daily' mengeluarkan komentar yang menyatakan bahwa kebijakan Perdana Menteri Takaichi saat ini mungkin membawa risiko bagi ekonomi Jepang.
Komentar tersebut menunjukkan bahwa Perdana Menteri Takaichi menganjurkan pengeluaran fiskal besar-besaran dalam kebijakan ekonominya.
Namun, Jepang saat ini menghadapi tantangan seperti penurunan angka kelahiran, penuaan populasi, dan depresiasi yen.
Saat ini, beban utang nasional Jepang sudah sangat berat, bahkan melebihi 260% dari PDB.
Banyak ahli khawatir bahwa melanjutkan kebijakan ini akan memperburuk inflasi dan langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat biasa.
Fokus perhatian lainnya adalah anggaran pertahanan.
Menurut laporan, pemerintahan Takaichi berencana mencapai target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB pada tahun 2025.
Anggaran pertahanan untuk tahun 2026 sudah melebihi 9 triliun yen, menandai peningkatan anggaran pertahanan Jepang selama 14 tahun berturut-turut.
Untuk mendukung pengeluaran ini, pemerintah Jepang berencana menaikkan pajak tembakau, pajak perusahaan, dan lainnya.
Hal ini membuat banyak warga Jepang khawatir karena merasa beban pajak mereka meningkat.
Selain itu, komentar tersebut juga menyebutkan bahwa Perdana Menteri Takaichi ingin melonggarkan pembatasan ekspor senjata.
Media Tiongkok percaya bahwa pendekatan ini bertujuan untuk merangsang ekonomi melalui pesanan militer, menciptakan 'gelembung pertahanan'.
Namun, artikel tersebut menekankan bahwa hal ini tidak menyelesaikan masalah ekonomi mendasar Jepang dan malah dapat memperburuk ketegangan regional.
Secara keseluruhan, media Tiongkok percaya bahwa mengandalkan peningkatan pengeluaran militer untuk mendorong pertumbuhan adalah 'jalan yang salah'.
Jepang benar-benar membutuhkan reformasi ekonomi yang mendalam, bukan ekspansi anggaran pertahanan.
Pandangan ini mencerminkan perhatian dekat negara tetangga terhadap arah kebijakan Jepang.