zhōng guó

中国

xiū dìng

修订

 

《

guó fáng

国防

dòng yuán

动员

fǎ

法

 

》

Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional Tiongkok yang telah direvisi akan mulai berlaku pada 1 Oktober.

Undang-undang baru ini menyatakan bahwa ketika negara membutuhkannya, pemerintah dapat mengubah sumber daya ekonomi dan sosial menjadi kemampuan pertahanan nasional. Pemerintah juga dapat menggunakan atau memperoleh persediaan dan peralatan milik sipil sesuai hukum.

Cakupannya meliputi transportasi, komunikasi, keuangan, teknologi, produksi pabrik, dan layanan jaringan, serta bidang lainnya.

Jika persediaan yang disimpan tidak cukup, pemerintah daerah dapat mengambil alih sumber daya sipil. Sebagian sumber daya mungkin hanya digunakan sementara, sedangkan sebagian lainnya mungkin tidak dikembalikan.

Undang-undang baru ini juga memperluas cakupan mobilisasi personel.

Warga negara laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan usia mungkin perlu mengikuti pelatihan, transportasi, layanan medis, atau pekerjaan pertahanan nasional lainnya.

Para analis menilai bahwa perubahan ini berkaitan dengan perang modern, karena perang tidak hanya memerlukan tentara, tetapi juga drone, produksi industri, tenaga teknis, dan pasokan yang stabil.

Sebagian orang berpendapat bahwa undang-undang baru ini mungkin merupakan persiapan untuk konflik di masa depan di Selat Taiwan. Yang lain mengatakan bahwa perubahan hukum tidak berarti perang akan segera terjadi.

Bagi perusahaan Taiwan dan perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok daratan, undang-undang baru ini dapat meningkatkan risiko bahwa aset, teknologi, dan personel mereka akan dikerahkan.