yìn dù

印度

kuà xìng bié zhě

跨性别者

quán lì

权利

miàn lín

面临

xīn

新

fǎ àn

法案

tiǎo zhàn

挑战

Dewan Perwakilan Rakyat India mengajukan rancangan undang-undang baru yang ingin mengubah Undang-Undang Hak Transgender 2019.

Banyak aktivis menentang rancangan undang-undang ini, menganggapnya berbahaya dan mungkin melanggar putusan penting Mahkamah Agung tahun 2014.

Putusan tersebut mendukung hak transgender untuk menentukan identitas gender mereka sendiri dan melindungi otonomi tubuh serta privasi mereka.

Ada dua poin paling kontroversial dalam rancangan undang-undang baru ini.

Pertama, definisi 'transgender' dipersempit, yang mungkin membuat beberapa pria transgender, non-biner, dan interseks tidak diakui secara hukum.

Kedua, praktik pengakuan gender sendiri dihapus, diganti dengan persyaratan operasi terlebih dahulu, sertifikat rumah sakit, dan pejabat lokal yang memutuskan apakah sertifikat diberikan.

Rancangan undang-undang juga ingin membentuk komite medis untuk meninjau identitas gender, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi.

Beberapa tindak pidana baru tampak seperti melindungi transgender, tetapi karena redaksinya tidak jelas, bisa disalahgunakan dan malah merugikan dukungan komunitas.

Saat ini, rancangan undang-undang ini belum menjadi undang-undang resmi.

Para aktivis berharap pemerintah menarik rancangan undang-undang ini dan mengembalikan hukum ke arah menghormati pengakuan diri transgender.